Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG
PERBURUAN SATWA BURU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah karena kegiatan perburuan;
2. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan perburuan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBURUAN SATWA BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
2. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan berburu.
3. Pemburu adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan berburu.
4. Satwa Buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
5. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
6. Kebun Buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu alas hak, untuk kegiatan perburuan.
7. Pengusahaan kebun buru dan taman buru adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan perburuan, penyediaan sarana dan prasarana berburu.
8. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.
9. Musim buru adalah waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk dapat diselenggarakan kegiatan berburu.
10. Akta Buru adalah akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/ menguasai kemampuan dan ketrampilan berburu satwa buru.
11. Surat Izin Berburu adalah surat yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang menyebut pemberian hak untuk berburu kepada orang yang namanya tercantum di dalamnya.
12. Hasil buruan adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan berburu yang berwujud satwa buru baik hidup maupun mati atau bagian-bagiannya.
13. Izin pengusahaan taman buru adalah izin untuk mengusahakan kegiatan berburu serta sarana dan prasarananya di taman buru.
14. Izin usaha kebun buru adalah izin yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan berburu serta sarana dan prasarananya di kebun buru.
15. Pungutan akta buru adalah pungutan yang dikenakan kepada seseorang untuk memperoleh akta buru sebagai pengganti biaya-biaya administrasi.
16. Pungutan izin berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu sesuai dengan jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan untuk diburu.
17. Pungutan izin pengusahaan taman buru adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan taman buru.
18. Pungutan izin usaha kebun buru adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin usaha kebun buru.
19. Iuran hasil usaha perburuan adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan taman buru atau pemegang izin usaha kebun buru yang dikenakan dari hasil usahanya sekali setiap tahun.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab bidang kehutanan.

Pasal 2

Perburuan satwa buru diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem.

BAB II
SATWA BURU, TEMPAT DAN MUSIM BERBURU

Bagian Kesatu
Satwa Buru

Pasal 3

1. Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.
2. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.
3. Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :
   a. burung;
   b. satwa kecil;
   c. satwa besar.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

 

Pasal 4

1. Jumlah satwa buru untuk setiap tempat berburu ditetapkan berdasarkan keadaan populasi dan laju pertumbuhannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jumlah satwa buru diatur oleh Menteri.

Pasal 5

1. Di taman buru dan kebun buru dapat dimasukkan satwa liar yang berasal dari wilayah lain dalam Negara Republik Indonesia untuk dapat dimanfaatkan sebagai satwa buru.
2. Pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. tidak mengakibatkan terjadinya polusi genetik;
   b. memantapkan ekosistem yang ada;
   c. memprioritaskan jenis satwa yang pernah dan/atau masih ada di sekitar kawasan hutan tersebut.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tempat dan Musim Berburu

Pasal 6

1. Tempat berburu terdiri dari :
   a. Taman Buru;
   b. Areal Buru;
   c. Kebun Buru.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi buru di areal buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

1. Berburu di taman buru dan areal buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan pada musim berburu.
2. Penetapan musim berburu dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. keadaan populasi dan jenis satwa buru;
   b. musim kawin;
   c. musim beranak/bertelur;
   d. perbandingan jantan betina;
   e. umur satwa buru.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan musim berburu diatur oleh Menteri.

Pasal 8

1. Dalam situasi terjadi peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi sehingga menjadi hama dilakukan tindakan pengendalian melalui pemburuan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB III
ALAT BERBURU

Pasal 9

1. Alat berburu terdiri dari :a. senjata api buru;
   b. senjata angin;
   c. alat berburu tradisional;
   d. alat berburu lainnya.
2. Penggunaan alat berburu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan jenis satwa buru.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB IV
AKTA BURU DAN IZIN BERBURU

Pasal 10

1. Akta buru terdiri dari :
   a. akta buru burung;
   b. akta buru satwa kecil;
   c. akta buru satwa besar.
2. Untuk memperoleh akta buru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. berumur minimal 18 tahun;
   b. telah lulus ujian memperoleh akta buru;
   c. membayar pungutan akta buru.
3. Akta buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. identitas pemburu;
   b. masa berlaku akta buru;
   c. golongan satwa buru.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta buru diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

1. Akta buru dapat diberikan kepada calon pemburu setelah yang bersangkutan lulus ujian untuk memperoleh akta buru yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Departemen yang mengurus bidang kehutanan.
2. Ketentuan lebih lanjut untuk memperoleh akta buru diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

1. Berburu hanya dapat dilakukan setelah pemburu mendapat surat izin berburu.
2. Untuk memperoleh surat izin berburu harus memenuhi persyaratan :
   a. memiliki akta buru;
   b. membayar pungutan izin berburu.
3. Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 13

Bagi Pemburu warga negara asing yang telah memiliki akta buru atau surat keterangan sebagai pemburu dari negara asalnya tidak perlu memperoleh akta buru.

Pasal 14

Bagi masyarakat setempat yang melaksanakan pemburuan tradisional tidak perlu memiliki akta buru, pemandu buru, dan membayar pungutan izin berburu.

Pasal 15

1. Surat izin berburu memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. nomor akta buru;
   b. identitas pemburu;
   c. jenis dan jumlah satwa buru yang akan diburu;
   d. alat berburu;
   e. tempat berburu;
   f. masa berlaku izin berburu;
   g. ketentuan larangan dan sanksi bagi pemburu.
2. Ketentuan izin berburu tidak dapat dipindahtangankan atau dipergunakan oleh orang lain.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBURU

Pasal 16

1. Pemburu yang telah mendapat izin berburu berhak :
   a. berburu di tempat yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
   b. memiliki dan membawa hasil buruan.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur oleh Menteri.

Pasal 17

Pemburu yang melakukan kegiatan berburu wajib :
a. memiliki izin berburu;
b. menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu;
c. melapor kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
d. memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
e. didampingi pemandu buru;
f. berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
g. berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
h. memperhatikan keamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Pasal 18

1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perintah kepada petugas untuk berburu dalam rangka :
   a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   b. pengendalian hama dan penyakit;
   c. mengatasi gangguan satwa yang membahayakan kehidupan manusia;
   d. pengendalian populasi.
2. Petugas yang mendapat perintah dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan berburu wajib :
   a. memiliki surat perintah;
   b. memiliki akta buru;
   c. melaporkan kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat;
   d. berburu di tempat yang ditunjuk dalam surat perintah;
   e. berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam surat perintah;
   f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada yang menerbitkan surat perintah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 19

1. Hasil buruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dapat berupa satwa hidup maupun mati dan atau bagian-bagiannya dan/atau hasil dari satwa buru.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 20

1. Perburuan tidak boleh dilakukan dengan cara :
   a. menggunakan kendaraan bermotor atau pesawat terbang sebagai tempat berpijak;
   b. menggunakan bahan peledak dan/atau granat;
   c. menggunakan binatang pelacak;
   d. menggunakan bahan kimia;
   e. membakar tempat berburu;
   f. menggunakan alat lain untuk menarik atau menggiring satwa buru secara massal;
   g. menggunakan jerat/perangkap dan lubang perangkap;
   h. menggunakan senjata api yang bukan untuk berburu.
2. Untuk kepentingan penelitian, Menteri dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VI
PENGUSAHAAN TAMAN BURU

Bagian Kesatu
Pengusahaan Taman Buru

Pasal 21

Pengusahaan taman buru dilakukan berdasarkan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 22

1. Pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum.
2. Pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin.
3. Izin pengusahaan taman buru diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menangani urusan kepariwisataan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 23

1. Pengusahaan taman buru meliputi usaha perburuan serta penyediaan sarana dan prasarana perburuan.
2. Pengusahaan taman buru tidak memberikan hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan taman buru.

Pasal 24

1. Pengusahaan taman buru diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.
2. Pengusahaan taman buru yang jangka waktunya telah berakhir dapat diperpanjang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 25

1. Pengusaha taman buru tidak dapat mengagunkan kawasan taman buru yang diusahakannya.
2. Izin pengusahaan taman buru tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengusaha Taman Buru

Pasal 26

Pengusaha taman buru berhak untuk :
a. mengelola kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam izin pengusahaannya;
b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.

Pasal 27

Pengusaha taman buru wajib :
a. membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan kepada Menteri;
b. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak hak diberikan;
c. penyediaan sarana dan prasarana perburuan sesuai dengan rencana karya yang telah disahkan;
d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelolanya;
e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar taman buru dalam kegiatan usahanya;
f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pengusahaan secara berkala atas pelaksanaan usahanya kepada Menteri;
g. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pengusahaannya;
h. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung;
i. turut menjaga kelestarian fungsi taman buru dan satwa yang terdapat di dalamnya;
j. melaksanakan penangkaran satwa buru untuk memenuhi kepentingan perburuan yang diusahakan;
k. memantau dan menanggulangi adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta melaporkan kepada instansi yang berwenang;
l. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sekitar taman buru.

Pasal 28

1. Pengusaha taman buru wajib membayar pungutan izin pengusahaan taman buru dan iuran hasil usaha perburuan.
2. Ketentuan mengenai besarnya pungutan izin pengusahaan taman buru dan iuran hasil usaha perburuan diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab bidang keuangan.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Pengusahaan Taman Buru

Pasal 29

1. Pengusahaan taman buru berakhir karena :
   a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
   b. dicabut oleh Menteri;
   c. diserahkan kembali oleh pengusaha taman buru kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
2. Berakhirnya pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajibannya untuk :
   a. melunasi iuran hasil usaha perburuan dan kewajiban pungutan negara lainnya kepada Pemerintah;
   b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin pengusahaan taman buru.

Pasal 30

Pada saat berakhirnya pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka sarana dan prasarana perburuan yang tidak bergerak yang berada di dalam taman buru menjadi milik negara.

Pasal 31

1. Izin pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat dicabut apabila pengusaha :
   a. tidak membayar iuran hasil usaha perburuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; atau
   b. tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak izin diberikan; atau
   c. meninggalkan usahanya sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
   d. tidak menyerahkan rencana karya pengusahaan dalam waktu 6 bulan sejak izin diberikan; atau
   e. memindahtangankan izin pengusahaan taman buru kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri; atau
   f. tidak memantau dan tidak menanggulangi adanya penyakit hewan dan penyakit zoonosis serta tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang; atau
   g. pemegang izin menyewakan dan/atau menggunakan senjata yang tidak sesuai dengan surat izin buru; atau
   h. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, atau huruf d, atau huruf e, atau huruf f, atau huruf g, atau huruf h, atau huruf i, atau huruf j, atau huruf l, dan telah diberi peringatan tertulis tiga kali berturut-turut oleh Menteri.
2. Tata cara pencabutan izin usaha pengusahaan taman buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII
PENGUSAHAAN KEBUN BURU

Bagian Kesatu
Pengusahaan Kebun Buru

Pasal 32

1. Pengusahaan kebun buru dilaksanakan berdasarkan asas perusahaan tanpa meninggalkan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Berburu di kebun buru hanya dapat dilakukan untuk kegiatan olah raga berburu dan/atau untuk memperoleh trofi buru.

Pasal 33

1. Pengusahaan kebun buru dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum.
2. Izin pengusahaan kebun buru diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
3. Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengusahaan kebun buru meliputi usaha perburuan serta penyediaan sarana dan prasarana perburuan.

Pasal 35

1. Jangka waktu pengusahaan kebun buru diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
2. Jangka waktu tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan jenis satwa dan jangka waktu masa berlakunya hak atas tanah kebun buru tersebut.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengusaha Kebun Buru

Pasal 36

1. Pengusaha kebun buru berhak untuk :
   a. mengelola kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam izin usaha kebun buru;
   b. menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya;
   c. mengenakan pungutan hasil buruan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pungutan hasil buruan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur oleh Menteri.

Pasal 37

Pengusaha kebun buru wajib :
a. membuat dan menyerahkan rencana karya pengusahaan kepada Menteri;
b. melaksanakan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak hak diberikan;
c. menyediakan sarana dan prasarana perburuan sesuai dengan rencana karya yang disahkan;
d. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan kegiatan usahanya;
e. mengikutsertakan masyarakat di sekitar kebun buru dalam kegiatan usahanya;
f. membuat laporan kegiatan pengusahaan secara berkala atas pelaksanaan usahanya kepada Menteri;
g. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung;
h. memantau dan menanggulangi adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta melaporkan kepada instansi yang berwenang;
i. wajib memagar seluruh areal kebun buru;
j. berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sekitar kebun buru;
k. menyediakan satwa buru.

Pasal 38

1. Pengusaha kebun buru wajib membayar pungutan izin usaha kebun buru dan iuran hasil usaha perburuan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab bidang keuangan.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Pengusahaan Kebun Buru

Pasal 39

1. Pengusahaan kebun buru berakhir karena :
   a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
   b. dicabut oleh Menteri;
   c. atas permintaan pengusaha kebun buru kepada Pemerintah sebelum jangka waktunya berakhir.
2. Berakhirnya pengusahaan kebun buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin untuk :
   a. melunasi iuran hasil usaha perburuan dan kewajiban pungutan negara lainnya;
   b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin usaha kebun buru.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 40

1. Pencabutan izin usaha kebun buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan apabila pengusaha kebun buru :
   a. tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata dalam waktu 12 bulan sejak izin diberikan; atau
   b. meninggalkan usahanya sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
   c. tidak menyerahkan rencana karya pengusahaan dalam waktu 6 bulan sejak izin diberikan; atau
   d. memindahtangankan izin usaha kebun buru kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri; atau
   e. tidak memantau dan tidak menanggulangi adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta tidak melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan; atau
   f. pemegang izin menyewakan dan/atau menggunakan senjata yang tidak sesuai dengan surat izin buru; atau
   g. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, atau huruf d, atau huruf e, atau huruf f, atau huruf g, atau huruf i, atau huruf j, atau huruf k dan telah diberikan peringatan tiga kali berturut-turut oleh Menteri.
2. Tata cara pencabutan izin usaha perburuan kebun buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 41

1. Pengawasan terhadap kegiatan perburuan satwa buru dilakukan oleh Menteri.
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 42

1. Pengawasan pemburuan satwa buru bertujuan untuk mengendalikan kegiatan berburu agar perburuan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IX
S A N K S I

Pasal 43

1. Pemegang izin pengusahaan taman buru yang tidak merehabilitasi kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g dan atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan taman buru wajib membayar ganti rugi sesuai dengan berat dan intensitas kerusakan yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka :

1. Jachtverordening Java en Madoera 1940 (Staatsblad 1940 Nomor 247 jo Staatsblad 1941 Nomor 51) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952;
2. Jachtverordening Java en Madoera 1941 (Stbl. 1941 No. 57); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 16 April 1994
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1994
 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ub.
Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan I

ttd.

Lambock V. Nahattands, S.H.